Mimika  

Siap Jalankan Program Makan Siang Gratis, Begini Persiapan Pemkab Mimika

Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito. (SC YT Kominfo Mimika)

Timika, Papuadaily – Pemerintah Kabupaten Mimika tampaknya serius menyambut program makan siang gratis yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika mulai menindaklanjuti program itu dengan melakukan berbagai persiapan-persiapan.

Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito mengatakan Kabupaten Mimika lebih siap menjalankan program makan siang gratis.

Pasalnya dalam dua minggu terakhir pemerintah daerah sedang melakukan evaluasi terhadap seluruh program kerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Evaluasi ini juga guna mempercepat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Kabupaten Mimika tahun anggaran 2025.

“Rencana di tahun 2025 itu kita mempersiapkannya dengan cepat. Jadi kalau bisa kita sepakat untuk ketuk anggaran (pendapatan dan belanja daerah-red) 2025 itu di November sebelum berakhirnya masa jabatan bupati ini,” kata Valentinus, Sabtu 12 Oktober 2024.

Menurut Valentinus, hal ini perlu dipercepat sebab jika menunggu pejabat terpilih maka dapat memakan waktu berbulan-bulan. Ini akan berdampak buruk bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Valentinus mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah cepat walaupun kemudian menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa bagi masing-masing OPD.

Dari gambaran ini, ia menyebutkan bahwa kelompok OPD yang punya andil dalam ekonomi telah dipersiapkan untuk memperkuat persiapan program makan siang gratis tersebut. 

“Kalau kita menunggu DPRD yang baru kemudian menunggu Bupati yang baru untuk mengetuk itu berarti itu bisa saja nanti setelah bulan dua (Februari 2025-red). Kalau dia bulan dua (Februari-red), kalau proses berjalan bisa-bisa nanti bulan empat atau bulan lima penetapan anggaran, yang korban siapa? Masyarakat kan?,” kata Valentinus.

“Jadi fokus kita kedepan itu yang kita utamakan pendidikan, kesehatan, sosial. Kalau infrastruktur itu terkait daerah pesisir dan pegunungan, kalau wilayah kota ini sementara cukup lah karena saudara-saudara kita yang di sana (Pesisir dan Pegunungan) itu yang fokus kita ke sana,” pungkasnya.