Timika, Papuadaily – Aliansi Pemuda Kei (APK) Kabupaten Mimika menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jalan Masbait, Nawaripi, Timika, Minggu (12/1/2025).
Sebelumnya, Aliansi Pemuda Kei berinisiatif membuka donasi untuk korban kebakaran menyusul peristiwa kebakaran di Jalan Masbait pada 4 Januari lalu viral di media sosial warga Mimika.
Ketua Aliansi Pemuda Kei Mimika Yoseph Temorubun mengatakan, penggalangan bantuan itu berupa sumbangan uang, pakaian layak pakai, perabot rumah tangga hingga beras.
“Sumbangan yang terkumpul ini kami serahkan kepada 4 KK korban kebakaran di antaranya adalah pemilik kos dan warga yang mengontrak di kos yang terbakar,” kata Yosep di Timika, Minggu.
Yoseph yang juga Direktur Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Papua Tengah, berharap sumbangan tersebut setidaknya dapat meringankan kesulitan warga yang mengalami musibah kebakaran.
Di samping itu, kehadiran Aliansi Pemuda Kei di sana sekaligus menyentil DPRD Mimika yang belum juga meluangkan waktu melihat dan membantu warga yang dilanda musibah kebakaran.
“DPRD Mimika beralasan bahwa mereka masih sementara libur, tetapi kami memberikan sumbangan ini juga dalam situasi masih libur, meskipun kami tidak digaji oleh rakyat,” kata Yoseph.
Menurut Yoseph, rakyat menggaji pemerintah termasuk DPRD tanpa memandang waktu, melalui berbagai bentuk pungutan pajak pada barang dan jasa.
“DPRD dan pemerintah ini digaji oleh rakyat, termasuk para korban kebakaran ini. Rakyat membayar pajak termasuk untuk menggaji DPRD yang saat ini duduk manis,” sentil Yoseph.
Karena itu, Aliansi Pemuda Kei meminta DPRD Mimika berlaku adil bagi semua warga yang dilanda musibah, termasuk para korban kebakaran di Jalan Masbait Nawaripi.
“Jika disebut pelayan dan wakil rakyat, maka DPRD harus hadir kapanpun di tengah rakyat yang membutuhkan. Mereka harus membuktikan pelayanan tanpa melihat ini hari libur atau hari kerja,” katanya.
APK menantang DPRD Mimika turut memberikan sumbangan dan melihat warga yang mengalami musibah dimanapun di Timika, baik di Jalan Masbait, SP 2, Irigasi dan lainnya.
“Jangan DPRD mempertontonkan ketidak adilan, diskriminasi dalam memberikan sumbangan. Jangan pilih kasih. Jika DPRD adalah representasi rakyat, maka mereka harus berlaku adil bagi semua warga,” pungkasnya.
