Timika, Papuadaily – Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah menjadwalkan pertemuan karyawan mogok kerja (Moker) PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemkab Mimika dan Manajemen PTFI di bulan November 2024 mendatang.
Pertemuan ini diagendakan MRP Papua Tengah untuk membantu menyelesaikan persoalan tenaga kerja berkepanjangan yang saat ini dihadapi para karyawan mogok kerja di lingkungan Freeport.
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, mengatakan lembaganya turun tangan menjadi fasilitator menyusul surat yang dilayangkan karyawan Moker pada sekitar empat bulan lalu.
“Karyawan Moker ada sekitar 8.000 orang itu, sudah menyampaikan surat resmi kepada kami MRP. Seharusnya kita sudah selesaikan beberapa bulan yang lalu, tapi karena banyak agenda yang padat, sehingga kita jadwalkan di bulan besok,” kata Agustinus, Sabtu (19/10/2204).
Agustinus menerangkan, terkait penyelesaian hak-hak para Moker sejatinya sudah seharusnya dilakukan oleh anggota MRP periode sebelumnya. Namun, setelah para Moker melayangkan surat ternyata tidak ada tindak lanjut hingga kini.
“Kami tidak bisa undang pihak Freeport sendiri untuk mendengarkan apa dan mengapa, atau mendengarkan Moker atau pemerintah, tidak. Kami mau semua hadir untuk terbuka,” katanya.
Untuk diketahui, berawal pada tahun 2017lalu, PTFI melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan menghentikan jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap 8.300 pegawainya.
Para karyawan permanen maupun kontraktor di lingkungan Freeport itu melawan PHK sepihak, dan menuntut perusahaan bertanggungjawab. Sebaliknya, perusahaan menganggap mereka sudah mengundurkan diri secara sukarela.
“Nanti masalahnya apa nanti kita sama-sama lihat dari semua pihak itu duduk sama-sama sehingga kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikan,” pungkas Agustinus.
