Timika, Papuadaily – Aksi saling serang antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia.
Bentrokan yang berlangsung sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025 itu juga mengkibatkan ratusan korban luka-luka, dan ratusan bangunan hangus terbakar.
Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyebut bentrokan terjadi antara massa pendukung Paslon 01 Yuni Wonda – Mus Kagoya dengan Paslon 02 Miren Kogoya – Mendi Wonorengga.
“Dari hasil pendataan, korban meninggal dunia (MD) sebanyak 12 orang. Delapan di antaranya berasal dari kubu Paslon 01,” ungkap Brigjen Faizal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).
Selain korban tewas, jumlah korban luka-luka akibat terkena panah mencapai 658 orang. Rinciannya, 423 orang merupakan pendukung Paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu Paslon 02.
Kerugian material juga tercatat cukup besar. Sebanyak 201 bangunan terbakar, terdiri dari 196 unit rumah warga, satu bangunan sekolah (SD Pruleme Belakang Toba Jaya), satu kantor balai kampung Trikora, satu kantor distrik Irimuli, satu kantor Partai Gelora, serta satu kantor balai desa Pagaleme.
KKB Diduga Terlibat
Brigjen Faizal juga menyebut sejumlah korban meninggal terkena tembakan senjata api yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang memanfaatkan situasi politik di tengah pelaksanaan Pilkada.
“Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik untuk melancarkan aksinya,” ucap Faizal.
TPNPB Bantah Terlibat
Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi politik yang memanas.
“Kami mengajak seluruh warga Puncak Jaya untuk bersama-sama menjaga kamtibmas demi menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Kombes Yusuf.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambom dengan tegas membantah pihaknya menunggangi konflik di Puncak Jaya.
Sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu menyebut Pilkada adalah urusan pemerintah Indonesia yang bagi mereka sebagai salah satu program kolonialisme.
“Kami tegaskan bahwa TPNPB tidak terlibat, dan TPNPB tidak sibuk urusan Pilkada, karena itu program pemerintah kolonial Indonesia,” tegas Sebby.
