Asosiasi MRP menyadari bahwa keputusan terkait calon bupati, calon wakil bupati, dan calon walikota, calon wakil walikota harus OAP belum diatur secara tegas dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
“Namun kami berharap sesuai prinsip hukum lex specialis derogat lex generalis yang menghendaki perundang-undangan yang bersifat khusus, mengesampingkan perundang-undangan yang bersifat umum, maka meminta agar pemerintah pusat dan KPU RI memperhatikan dan menindaklanjuti,” kata dia.
Lanjutnya, keputusan Asosiasi MRP se-Wilayah Papua diambil dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak pada pra maupun pasca Pilkada serentak di wilayah Papua.
“Keputusan ini atas desakan masyarakat adat, agama dan perempuan se-wilayah Papua. Hal ini dipandang sebagai bentuk kebijakan afirmatif dan proteksi hak kesulungan Orang Asli Papua. Minimal OAP menjadi tuan rumah dan mengatur daerahnya dalam bingkai NKRI,” tegas dia.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD RI berjanji akan menindaklanjuti dengan memprosesnya di tingkat Komite I dan berkoordinasi dengan para anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua. Selain itu, LaNyalla juga akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Jokowi.
“Insya Allah dalam waktu dekat saya akan bertemu Presiden Jokowi. Nanti aspirasi ini akan saya sampaikan langsung kepada beliau, semoga mendapat respon positif,” ujar LaNyalla.
Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengingatkan jika berkaitan dengan undang-undang, semua akan bermuara akhir di DPR RI. Namun Nono mendukung langkah Asosiasi MRP se-Wilayah Papua untuk sosialisasi dan audiensi dengan berbagai lembaga negara agar kepentingan masyarakat Papua terakomodasi dengan baik.
“Tentu DPD RI akan meneruskan dan memperjuangkan aspirasi ini sesuai dengan tupoksi DPD RI, melalui Komite I dan anggota-anggota DPD RI dari Dapil se-Papua. Tetapi kami juga berharap bapak ibu yang mulia anggota MRP juga bertemu dengan DPR RI, agar nanti koordinasi antara DPD RI dengan DPR RI juga bisa berlangsung lebih cepat,” pungkas Nono.
