PERNYATAAN Wakil Presiden Ma’ruf Amin soal isu bencana kelaparan di Yahukimo menggelitik pegiat HAM. Wapres menyebut tak ada bencana kelaparan, tetapi yang ada kekurangan pangan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan tidak cukup hanya mengutip bupati. Menurutnya, perlu ada penyelidikan lebih mendalam mengapa daerah itu dilanda isu kelaparan, apalagi terdapat 24 warga meninggal dunia di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo.
“Kami berduka cita atas meninggalnya puluhan warga di Tanah Papua terkait kesulitan pangan yang mereka hadapi, sekaligus menyayangkan pernyataan Wakil Presiden bahwa 24 warga yang meninggal dunia di Yakuhimo bukanlah akibat kelaparan,” kata Hamid dalam siaran pers, Jumat (3/11/2023).
Menurut Usman, pernyataan Wapres Ma’ruf Amin meremehkan krisis kemanusiaan yang tengah melanda sebagian Tanah Papua, termasuk di wilayah Yahukimo.
Berbagai laporan media menunjukkan bahwa kelaparan telah lama menjadi ancaman serius bagi banyak warga di Tanah Papua dan telah merenggut korban jiwa. Data BPS 2020-2022 juga telah menunjukan prevalensi kerawanan pangan di Tanah Papua di atas rata-rata prevalensi nasional.
Karena itu, demikian Usman, penting untuk menyadari bahwa situasi kelaparan di Papua bukanlah isu baru dan menandakan belum seriusnya negara memenuhi hak-hak dasar Orang Asli Papua.
“Selama bertahun-tahun, Orang Asli Papua di berbagai wilayah di Tanah Papua, terutama di pedalaman, telah menghadapi tantangan serius dalam hal akses terhadap pangan, air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai,” sebutnya.
Amnesty mendesak negara segera mengambil tindakan konkret dalam menangani masalah kelaparan di Papua dan memberikan perhatian serius terhadap situasi yang semakin memburuk.
“Kami mendesak instansi terkait untuk segera mengirim bantuan kebutuhan dasar dan mendesak ke wilayah yang terdampak, termasuk pangan, air bersih, dan layanan medis,” ujarnya.
Di samping itu, Usman menyarankan tinjau kembali program-program ketahanan pangan yang selama ini tidak efektif untuk mengatasi masalah kelaparan di Tanah Papua, termasuk lumbung pangan.
“Dengarkanlah suara rakyat Papua untuk mencari solusi nyata atas permasalahan menahun ini,” katanya.
Krisis iklim, tambah dia, tentu berpotensi memperburuk situasi pangan di Papua maupun tempat lain di Indonesia.
“Krisis di Papua kali ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah atas tanggung jawab mereka untuk melindungi warga dari dampak buruk krisis iklim,” pungkasnya.
