Masyarakat pemilik hak ulayat mengecam sikap manajemen PT Freeport Indonesia yang sama sekali tak mengundang perwakilan lembaga adat dalam peresmian smelter milik perusahaan itu di Gresik, Jawa Timur.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) Karel Kum mengatakan Freeport yang kini milik pemerintah Indonesia menambang emas dan tembaga di tanah milik suku Amungme dan Kamoro, lalu diam-diam membawanya ke luar.
“Inikan sama saja pencurian, kami masyarakat pemilik hak ulayat sama sekali tidak dilibatkan dalam peresmian smelter itu. Ini juga penghinaan,” ucapnya.
Sedari awal, Lemasa menyebut pemilik hak ulayat tambang asal emas dan tembaga di Mimika dirugikan lantaran Freeport tak membangun smelter di daerah penghasil tambang tersebut.
“Potensi kami dirampas, sementara kami di sini (Mimika) banyak pengangguran (cari kerja). Semua dibawa pemerintah ke luar. Padahal kami sudah siapkan lahan untuk membangun smelter di Mimika,” katanya.
Uskup Terpilih Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, O.S.A pada momen peringatan Jumat Agung 18 April 2025, menyinggung oligarki dan penguasa dalam kepentingan investasi yang telah melahirkan serangkaian kejahatan terhadap orang Papua.
Selengkapnya tonton video di atas
