Timika, Papuadaily – Tokoh Intelektual Suku Kamoro, Rafael Taorekeyau meminta dengan tegas kepada negara melalui Kementrian Dalam Negeri, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah dan Pj Bupati Mimika agar lebih profesional dalam memutuskan 9 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) melalui mekanisme Otonomi Khusus (Otsus).
Hal ini menjadi keresahan Rafael karena dinilai ada yang tidak beres dalam tahapan seleksi DPRK jalur Otsus di Kabupaten Mimika.
Pasalnya, Rafael yang juga direkomendasikan untuk mengikuti seleksi DPRK Mimika jalur Otsus mengalami hal yang tidak mengenakkan.
Ia mengaku bahwa telah menjalani tes tahapan seleksi mulai dari tes tertulis hingga wawancara. Namun, nasib baik tak berpihak padanya, nilai bagus yang dia raih dari hasil tes tersebut justru tertukar.
“Kursi kami ditukar karena kepentingan oknum-oknum tertentu. Kursi kami ditukar hanya karena pertimbangan anak cucu pahlawan, sedangkan kami juga adalah anak cucu pahlawan,” ucap Rafael kepada media ini, Senin (25/11/2024).
Rafael menjelaskan, jika harus mengacu pada ketentuan anak cucu pahlawan dan tidak disesuaikan dengan mekanisme yang ada, dia juga merupakan anak cucu pahlawan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) asal Suku Kamoro, yakni Yohanes Aikawe dan Leonardus Urumami yang dahulu ikut serta memperjuangkan Irian kembali ke dalam pangkuan NKRI.
Oleh karena itu, ia meminta agar negara dengan tegas melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan kebijakan dan dapat adil sehingga panitia seleksi (Pansel) tidak memanipulasi data hasil seleksi yang sebenarnya.
“Stop! Track recor kami jelas, selama ini kami memperjuangkan hak-hak Orang Asli Papua agar menjadi tuan di atas tanahnya sendiri dan mendapat hak-hak dasar atas undang-undang Otsus itu sendiri,” katanya tegas.
“Stop manipulasi, stop manipulasi dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kami orang Kamoro 100 persen NKRI harga mati, tidak ada yang kurang-kurang, negara mempertimbangkan itu. Hasil yang keluar itu harus berdasarkan hasil yang betul-betul dari tes tertulis dan wawancara. Jangan karena kepentingan-kepentingan tertentu,” tambahnya.
Rafael mendesak agar negara agar dapat mempertimbangkan kembali jumlah kursi yang semestinya didapatkan oleh Suku Kamoro, yaitu sebanyak 4 kursi dan tidak menyelewengkan kebijakan otonomi khusus yang memberikan kekhususan bagi seluruh orang Papua.
